TUTUP
TUTUP

Tersandung Kewarganegaraan

Gara-gara kantongi paspor AS, Arcandra Tahar dicopot dari jabatannya
Arcandra Tahar menjawab pertanyaan wartawan usai upacara HUT RI ke-71. Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id – Pria berbaju putih itu bergegas menuju lift. Wajahnya datar, tanpa senyuman. Seorang ajudan yang menenteng tas jinjing tampak mengikuti. Ia bergegas melewati flap barrier gate, pintu otomatis yang menghubungkan lobby dengan lift. Ia langsung naik ke lantai dua, ke ruang kerjanya.

Seorang petugas jaga di lantai dua dengan sigap menyambut. Sementara, seorang lagi menunggu di depan pintu kantor. Pria dan ajudannya itu langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Tak seorang pun diizinkan masuk. Pintunya tertutup rapat untuk beberapa saat.

Pria berbaju putih itu adalah Arcandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2016 lalu. Malam itu, tak biasanya Arcandra datang ke kantor ESDM lewat pintu samping. Sepulang dari kantor Presiden, pria yang dikenal ramah itu terlihat dingin. Menurut informasi yang dihimpun VIVA.co.id, Senin malam, 15 Agustus 2016, selepas Magrib, Arcandra datang ke kantor ESDM hanya untuk mengemasi barangnya.

Pria yang akrab disapa Candra itu memilih lebih dulu berkemas sebelum pihak Istana mengumumkan soal pemberhentian dirinya sebagai Menteri ESDM. Ya, Arcandra Tahar diberhentikan sebagai Menteri ESDM karena tersandung kasus dwi kewarganegaraan. Rupanya, saat itu pula terakhir kalinya Arcandra menginjakkan kakinya di Kementerian ESDM, tanpa sempat berpamitan.

"Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Istana Negara Jakarta, Senin malam, 15 Agustus 2016.

Pemberhentian Arcandra terkait status kewarganegaraannya ganda. Ia diketahui memiliki paspor Indonesia yang masa berlakunya hingga 28 Februari 2017. Sedangkan paspor AS yang dia miliki berakhir masa berlakunya pada 4 April 2022. Konstitusi Indonesia tidak mengakui dwi kewarganegaraan, apalagi untuk menjadi seorang pejabat.

Maka, terhitung sejak Selasa, 16 Agustus 2016, Arcandra Tahar sudah tak lagi menjabat Menteri ESDM, tepat 20 hari sejak Ia menjabat sebagai Menteri ESDM. Predikat menteri dengan jabatan paling singkat pun dipegang pria berdarah Minang ini.

Arcandra Tahar memberikan keterangan kepada media

Menteri ESDM Arcandra Tahar memberikan keterangan kepada media usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (9/8/2016). Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Besar di Amerika

Arcandra Tahar merupakan sarjana Teknik Mesin Institut Teknik Bandung (ITB). Pada 1996, Arcandra melanjutkan studi master dan doktoralnya di bidang Ocean Engineering Texas A&M University, AS. Ia memperoleh gelar doktor pada tahun 2001, dan memutuskan bekerja di AS.

Pria 45 tahun ini dikenal ahli rekayasa lepas pantai dengan pengalaman di bidang hidrodinamika dan offshore selama 14 tahun lebih. Karir profesionalnya di AS dengan menjadi konsultan dan peneliti di bidang teknologi lepas pantai.

Pada 2013, ia mendirikan Petroneering LLC, perusahaan jasa konsultan dan pengembangan teknologi untuk pengeboran minyak lepas pantai di Houston, Texas. Ia menjabat sebagai Presiden Direktur. Lamanya berkarir di AS ditengarai menjadi alasan Pemerintah AS memberikan paspor kepada Arcandra.

Selepas tak lagi menjabat sebagai menteri, Candra memang sulit ditemui. Namun, pada Selasa siang, 16 Agustus 2016, Candra terlihat mengisi ceramah di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam ceramahnya, ia sempat menyinggung seputar pemberhentiannya sebagai menteri. Candra merasa tak ada yang berubah, baik sebelum maupun sesudah jadi menteri.

Namun, Candra menolak berkomentar terkait pencopotannya sebagai Menteri ESDM karena berpaspor ganda. Ia hanya tersenyum sembari menolak berpolemik lebih jauh soal isu tersebut. "Semua sudah ada yang mengatur, Allah the best planner," ujarnya seraya tersenyum.

Meski baru 20 hari menjabat sebagai menteri, Arcandra dikenal sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Ia tak sungkan bertegur sapa dengan pegawai, bahkan kerap mengajak ngobrol satpam dan resepsionis. "Kesannya selama 20 hari ini, baik, beliau pribadi yang menjadi contoh, ramah sama semua orang enggak ngebeda-bedain, mungkin kalau Pak SS (Sudirman Said) agak sedikit serius ya," kata Putri, resepsionis di Kementerian ESDM.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamuji mengakui, Arcandra Tahar memang belum sempat berpamitan dengan jajaran ESDM. Ia terakhir kali bertemu Candra pada Senin pagi, sebelum diberhentikan sebagai menteri. Tapi, keesokan harinya, Teguh berusaha menghubungi Candra melalui ponselnya, untuk memberikan dukungan dan menyampaikan keinginan para pegawai.

"Saya menyampaikan, bahwa kami semua itu pengin ketemu dalam hubungan persahabatan. Terus, tentu beliau menyampaikan terima kasih dan waktunya akan diatur, jadi hanya itu saja," kata Teguh kepada VIVA.co.id.

Arcandra Tahar selfie dengan jurnalis

Arcandra Tahar (tengah) berswa foto dengan jurnalis dan pengunjung seusai mengikuti Upacara HUT ke-71 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2016). Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma

'Stateless'

Kasus kewarganegaraan ganda yang menyandung Arcandra Tahar menjadi pelajaran penting bagi setiap warga negara. Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan, bahwa kewarganegaraan seseorang dapat hilang dengan sendirinya apabila mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing.

Namun, Candra sempat menyatakan, bahwa ia tak tahu larangan memiliki kewarganegaraan ganda di Indonesia. Pengakuan itu disampaikan Candra kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Freddy Haris. Dalam sebuah diskusi informal, Freddy sempat menanyai Candra soal UU Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.

"Saya sudah diskusi dengan Pak Archandra, saya tanyakan mengerti nggak tentang aturan-aturan, dia bilang tidak mengerti," kata Freddy saat ditemui di kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2016.

Freddy mengatakan, Arcandra tak paham soal regulasi di Indonesia yang tegas mengatur bahwa warga negara dilarang memiliki kewarganegaraan ganda. Karena, UU Kewarganegaraan AS tidak mempersoalkan warganya yang memiliki dua kewarganegaraan. Tak heran, Candra memegang dua paspor, Indonesia dan AS.

Karena itu, Freddy tak menangkap unsur kesengajaan atau sengaja menutupi status kewarganegaraan oleh Arcandra. Presiden pun tak bisa dianggap lalai karena telah mengangkat Arcandra sebagai menteri. "Bahwa memang karena ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan inilah yag mau kita perbaiki sekarang," ujarnya berdalih.

Menurut Freddy, saat ini yang tak kalah penting adalah status kewarganegaraan Arcandra. Candra sudah melepas status kewarganegaraan AS, atau status tersebut hilang dengan sendirinya karena sudah menjadi pejabat di RI. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tak mengakui status kewarganegaraannya karena memiliki dua paspor. "Artinya orang ini kan sedang 'stateless', nah itu yang kita urus," ujarnya menambahkan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan, pengangkatan orang asing sebagai pejabat negara adalah kesalahan yang fatal. Dalam kasus Arcandra Tahar, Mahfud menyebut bahwa status Arcandra Tahar bukan lagi WNI. Karena, Arcandra pernah menjadi warga AS, dengan begitu status WNI-nya hilang dengan sendirinya.

Tapi, peluang Arcandra untuk kembali menjadi WNI diakui Mahfud masih terbuka. Persoalannya, saat ini belum ada kepastian apakah Arcandra telah melepas kewarganegaraan AS. Menurut Mahfud, untuk menghilangkan status kewarganegaraan seseorang tak semudah mengembalikan paspor dan kemudian status kewarganegaraannya menjadi hilang. Pasalnya, untuk mengembalikan kewarganegaraan perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Pemerintah AS.

Sudirman Said dan Arcandra Tahar

Sudirman Said (kanan) berbincang dengan Arcandra Tahar (kiri) saat serah terima jabatan di gedung Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (27/7/2016). Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

"Jadi, Arcandra belum bisa disebut sebagai warga negara Indonesia sebelum kewarganegaraanya Amerikanya resmi lepas, dan itu perlu proses," ujarnya kepada VIVA.co.id.

Seandainya Pemerintah AS telah memberi lampu hijau untuk melepas kewarganegaraan Arcandra, Mahfud menilai, masih ada syarat lagi yang harus dilakukan Arcandra untuk menjadi WNI. Di antaranya, harus mendaftarkan diri ke Pemerintah Indonesia, dan tinggal di Indonesia minimal lima tahun berturut-turut atau minimal sepuluh tahun bolak-balik ke Indonesia, baru kemudian bisa diproses atau dinilai.

Atau jalan kedua, yaitu status kewarganegaraannya diberikan oleh Presiden. Namun, untuk bisa diberikan oleh Presiden juga memiliki dua syarat lain, yakni mendapat pertimbangan DPR dan Presiden harus bisa memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki dua kewarganegaraan.

"Amerika-nya harus benar-benar lepas dulu. Kalau belum lepas Presiden tidak bisa melakukan. Artinya, sekarang dia harus ke Amerika dulu dan menyatakan pelepasan kewarganegaraan di sana sesuai proses di sana." 

Kementerian Hukum dan HAM bertekad akan memperjuangkan status kewarganegaraan Arcandra Tahar. Karena, kasus serupa juga pernah terjadi di Indonesia, hanya saja bukan di level pejabat negara. Tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Hasan Tiro dan pemain sepakbola Christian Gonzales adalah contoh tokoh yang diusulkan pemerintah mendapatkan status WNI.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara akan mengusulkan ke DPR, agar Arcandra disahkan menjadi WNI kembali. Sebab, sekalipun baru 20 hari menjadi menteri, negara memandang, Arcandra telah berjasa melakukan terobosan yang dapat menghemat triliunan rupiah uang negara di sektor Migas.

"Kalau kita (Kemenkumham), ngurus supaya Pak Archandra jadi WNI kembali, dan berbakti kepada negara dan bangsa. Seperti semangat tujuh belas. Seperti itu," ujar Freddy.

Ia tak menampik, dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki Arcandra, ada negara lain yang siap memberikan kewarganegaraan kepadanya.

Interpelasi

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menilai, kontroversi kewarganegaraan ganda Arcandra Tahar murni kesalahan Presiden. Menurut dia, undang-undang tegas mengatur tentang status kewarganegaraan seseorang yang hilang gara-gara memiliki dua kewarganegaraan. Selain itu, UU juga mengatur larangan orang asing diangkat sebagai pejabat negara.

"Itu kesalahan Presiden. Bukan kesalahan Mensesneg atau pengusul. Jangan kambing hitamkan pihak lain. Dia punya mata, telinga, tapi ndak digunakan dengan baik," ujar Benny di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016.

Politikus Demokrat ini tak sungkan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan kesalahan fatal dan menyalahgunakan hak prerogatifnya dengan mengangkat seorang menteri yang merupakan warga negara asing.

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berharap, DPR kritis melihat persoalan ini. Ia mendukung DPR menggunakan hak interpelasi terkait isu Arcandra Tahar. Bagaimanapun, DPR perlu memastikan prosedur dan pola-pola rekrutmen pejabat negara di lingkungan Istana. Andaikan kasus ini terjadi karena bisikan pembantu-pembantu Presiden, publik berhak tahu.

"Itu pentingnya. Dan apabila ada atau diketahui bahwa pembantu-pembantunya itu dengan sengaja melakukan ini sehingga masalah ini terjadi, ya kasih sanksi pembantunya itu, di situ pentingnya," ujar Margarito kepada VIVA.co.id, Kamis, 18 Agustus 2016.

Arcandra Tahar usai mengikuti rapat koordinasi

Menteri ESDM Arcandra Tahar memasuki mobil usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (9/8/2016). Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Ia menyadari sulit memakzulkan Presiden hanya karena kasus ini. Sekalipun terang ada pelanggaran yang dilakukan Presiden, namun sejarah impeachment di seluruh dunia hanya terjadi tiga kali di Amerika Serikat. Dan yang berhasil hanya sekali. Apalagi untuk konteks di Indonesia, dengan komposisi partai politik yang ada di DPR saat ini, sulit melakukan itu. Tapi, setidaknya, minimal DPR kritis terhadap isu ini, dengan mengajukan interpelasi. Kemudian, pemerintah cukup datang ke DPR dan menjelaskan duduk perkara, sehingga masalah Arcandra Tahar tak selesai hanya karena diberhentikan, tapi butuh klarifikasi dari pemerintah.

"Karena Anda bisa bayangkan kalau seorang Presiden mengambil sebuah kebijakan se-strategis itu dengan berdasarkan data yang amburadul dari para pembantu-pembantunya, kan kacau betul negara ini," ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, langkah Presiden Jokowi yang memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri ESDM sudah tepat. Selebihnya, Refly menganggap kasus Arcandra terjadi hanya karena yang bersangkutan tidak membuka informasi perihal status kewarganegaraanya di awal.

"Jadi masalahnya Arcandra tidak terus terang saja dari awal, kalau dia terus terang saya kira Jokowi tidak akan mengangkatnya," kata Refly saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 18 Agustus 2016.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi telah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Namun, pelaksana ini tidak akan lama, Presiden segera mengangkat pejabat baru definitif pengganti Arcandra Tahar. "Sekarang ini Presiden sedang mendengarkan, mencari dengan seksama beberapa orang yang mungkin bisa ditugaskan," katanya di Istana Negara, Kamis, 18 Agustus 2016.

Ia mengatakan, untuk menjaring calon pejabat negara, Presiden memiliki instrumen yang jelas dan terukur. Seperti adanya tim penilai akhir (TPA) yang mengecek rekam jejak calon pejabat ke Biro Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Ini yang sudah dibakukan, dan tentunya pembakuan ini juga akan diberlakukan di berbagai hal," ujarnya menambahkan.

Terkait revisi UU Kewarganegaraan, pemerintah telah mengusulkan ke DPR dan sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Hanya saja, pembahasan UU belum masuk prioritas atas inisiatif DPR. Namun, menteri yang juga politikus PDIP ini membantah, revisi UU ini terkait kasus Arcandra Tahar. Menurutnya, prinsip dari revisi ini adalah adanya permintaan ke pemerintah dalam menghadapi diaspora.

"Memang ada permintaan ketika pemerintah yang lalu menghadapi diaspora yang mereka ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia, karena mereka ada yang sudah 10, 15 tahun dimana saja, kan ada yang sudah menjadi asosiasi profesor di perguran tinggi besar di Amerika, mereka ingin kembali."

Baca Juga:

Nasionalisme Darah Campuran 

Kewarganegaraan Ganda dan Tunggal

 

TUTUP