TUTUP
TUTUP

'Juru Padam' yang Terlunta

Kewenangan BPOM terbatas. Pelaku produk berbahaya hanya dihukum ringan
Razia kosmetik ilegal oleh BPOM

VIVA.co.id – Suara telepon berdering memecah kesunyian. Seorang wanita berseragam bergegas mengangkat gagang telepon yang terletak di atas meja.

Tak berselang lama, suara seseorang terdengar di ujung telepon. Lamat-lamat terdengar suara orang yang sedang mengadukan sesuatu. Wanita tersebut terlihat mendengarkan dengan sabar. Sesekali, ia memberikan penjelasan.    

Wanita itu tak sendiri. Ada sekitar lima orang dengan jenis kelamin sama di kiri dan kanannya. Mereka terlihat sibuk dengan komputer di depannya.
 
Sebagian terlihat sibuk mengetukkan jari-jarinya di atas keyboard. Sementara itu, sisanya terlihat sedang membaca data. Sesekali terdengar gurauan dan canda mereka.

Enam wanita ini merupakan staf call center pengaduan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka bertugas menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait keberadaan makanan, kosmetik, atau obat-obatan berbahaya. Pagi itu, mereka sudah menerima belasan pengaduan dari masyarakat.

Kepala BPOM Roy Sparringa mengatakan, call center tersebut merupakan salah satu upaya lembaganya dalam memerangi peredaran makanan, kosmetik, dan obat-obatan berbahaya. Ia menuturkan, selain menyediakan call center, BPOM juga rajin menggelar operasi, baik dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain.

Ia mengakui, hingga saat ini peredaran makanan dan obat-obatan berbahaya masih menjadi ancaman. Buktinya, saat menggelar Operasi Opson V, BPOM menyita lebih dari empat juta produk pangan ilegal dan tak memenuhi syarat. Nilai ekonomisnya mencapai Rp18,2 miliar.

Dalam operasi tersebut ditemukan lebih dari 4,55 juta produk pangan ilegal.  Menurut dia, selain merugikan negara, produk pangan ilegal juga berisiko bagi kesehatan warga. Sebab, peredarannya tak melalui evaluasi keamanan, manfaat, dan mutu oleh BPOM.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/04/30/5723973bbe2bd-razia-kosmetik-ilegal_663_382.jpg

Secara keseluruhan, Operasi Storm VII di Indonesia ini telah berhasil menyita dan mengamankan farmasi bermasalah sebanyak 4.441 item dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari Rp49,83 miliar.

Tak hanya makanan, BPOM juga menggelar operasi terkait keberadaan dan peredaran kosmetik serta obat-obatan berbahaya melalui Operasi Storm VII. Peredaran produk farmasi ilegal termasuk palsu merupakan ancaman serius bagi kesehatan.

Dalam kurun waktu satu bulan (Maret 2016) BPOM berhasil mengamankan obat ilegal termasuk palsu senilai Rp31,65 miliar, obat tradisional ilegal dan mengandung bahan kimia obat (BKO) Rp7,98 miliar, serta kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya Rp10,20 miliar.

Secara keseluruhan, Operasi Storm VII di Indonesia ini telah berhasil menyita dan mengamankan farmasi bermasalah sebanyak 4.441 item dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari Rp49,83 miliar. Temuan besar tersebut diperoleh setelah melakukan pemeriksaan di 250 sarana produksi dan distribusi.

Sebanyak 174 sarana di antaranya teridentifikasi mengedarkan obat, obat tradisional, dan kosmetika ilegal termasuk palsu. “Dua operasi ini bekerja sama dengan Interpol. Kalau Opson baru digelar tahun ini. Selama ini, kami tidak ikut. Baru kali ini. Sementara, Storm sudah tahun ketujuh,” ujar Roy Sparringa kepada VIVA.co.id, Jumat, 29 April 2016.

Dari operasi Storm ada 174 kasus yang ditindak. Sebanyak 52 dari 174 dilakukan pro justisia. Sementara itu, sisanya diselesaikan secara administratif. “Gelar kasus dan gelar perkara. Kami punya 523 penyidik PNS,” dia menambahkan.

Jebolan Food Science and Technology, University of Reading, Inggris ini menuturkan, BPOM memiliki penyidik PNS (PPNS) terbanyak di Indonesia. Untuk itu, BPOM cukup aktif jika ada penegakan hukum.

“Kalau dalam penyidikan pro justisia bekerja sama dengan Polri, Korwas PPNS. Setelah berkasnya cukup diserahkan ke kejaksaan lalu pengadilan,” ujarnya.

Sayangnya, vonis atau hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku terbilang ringan. “Pelanggar obat ilegal itu kena Rp1,5 miliar atau 15 tahun. Itu sanksinya. Tapi yang paling besar vonisnya 2 bulan atau Rp4 juta. Itu obat ilegal lho mas. Biasanya juga palsu. Bahaya sekali,” ujarnya.

Roy mengatakan, masih maraknya kasus peredaran makanan dan berbahaya karena tingginya permintaan. “Jadi, pelaku nakal ini atau kejahatan itu karena ada peluang dan niat. Karena peluang, karena ada permintaan dan celah-celah hukum yang bisa dilewati,” ujarnya.

Sayangnya, menurut dia, masyarakat cenderung permisif dengan kejahatan ini. Padahal, kejahatan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Namun, sudah dianggap biasa.

Menurut dia, makanan dan obat-obatan berbahaya itu akan membunuh secara halus dan perlahan. “Ini bukan pelanggaran, tapi kejahatan. Bukan kejahatan yang dianggap sepele karena meracuni masyarakat,” tuturnya.

Selanjutnya...Kewenangan Terbatas

***
Kewenangan Terbatas
Sejumlah operasi yang digelar BPOM itu juga diapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sayangnya, kewenangan BPOM sangat terbatas.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mengatakan, hingga saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur soal pengawasan obat dan makanan. “Tidak ada Undang-Undang POM, sehingga dasar hukumnya tidak jelas,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 28 April 2016.

Impaknya, ketika BPOM menggelar razia dan menemukan pelaku pelanggaran, lembaga tersebut tak bisa menjatuhkan sanksi. “Ketika BPOM melakukan razia, polisi, ya mohon maaf, tidak pernah terdengar apa tindakannya supaya orang-orang yang menggunakan bahan-bahan berbahaya itu kapok,” dia menambahkan.

Menurut dia, BPOM hanya bisa mengeluarkan sanksi administratif dan tak pernah ditanggapi para pengusaha yang melanggar. Selain itu, BPOM terkendala anggaran.

Ia mengatakan, anggaran BPOM kecil sekali. Akibatnya, BPOM tidak punya perwakilan di daerah. “Bisa dihitung dengan jari (perwakilan) di kabupaten, apalagi kecamatan. Di kabupaten pun ternyata susah, laboratorium pengujian untuk bahan berbahaya juga enggak ada,” dia menjelaskan.

Tugas pengawasan obat dan makanan, dia menambahkan, bukan hanya tanggung jawab BPOM. Ia mengatakan, seharusnya polisi juga ikut terlibat dan bertanggung jawab.
Sayangnya, kadang polisi pasif dan hanya menunggu laporan. “Seharusnya ketika tahu ada sesuatu yang salah, langsung menindaklanjuti. Tapi, hari ini polisi tidak bisa begitu. Harus ada laporan masyarakat dulu baru bertindak,” katanya.

Hal senada disampaikan Roy Sparringa. Ia mengatakan, BPOM kerap diposisikan sebagai pemadam kebakaran semata. Ia mengeluhkan kewenangan BPOM yang terbatas.

Ia mencontohkan. Dua tahun lalu, kasus obat-obatan berbahaya hanya 7 persen yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah. Sementara itu, 93 kasus mangkrak.

“Nah, mereka yang punya kewenangan dibiarkan saja. Jadi, bagaimana kita mau efektif,” ujarnya.

Menurut dia, BPOM memiliki tugas yang mulia. Sebab, lembaga ini bertugas memastikan barang-barang yang digunakan masyarakat mulai bangun tidur hingga akan tidur lagi aman. “Mau tidur gosok gigi, bangun lagi ada kosmetik. Kemudian mandi, ada sabun, lalu makan, minum obat. Bayangkan kalau tidak ada Badan POM,” kata dia.
 
Sayangnya, hingga saat ini tidak ada mandat yang jelas terkait BPOM. “Tidak ada Undang Undang soal Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga intervensi pihak lain sangat tinggi.” hingga saat ini regulasi yang mengatur BPOM hanya Peraturan Presiden (perpres).

Selanjutnya...Minim Pengawasan

TUTUP