TUTUP
TUTUP

'Berebut' Sampah Jakarta

DKI bisa tiru negara lain kelola sampah. Tidak tergantung daerah lain.
Persoalan sampah di DKI tak lepas dari manajemen dan teknologi.

VIVA.co.id -  Hari masih pagi. Jam di tangan masih menunjuk pukul sembilan. Namun, puluhan orang dengan keranjang dan ganco di tangan sudah tampak berkerumun di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

Mereka terlihat asyik bercengkerama sambil menyesap kopi dan mengisap rokok di tangan. Ada juga yang sedang menikmati sarapan. Sesekali, terdengar tawa renyah mereka memecah kesunyian.

Tiba-tiba, para pemulung ini berhamburan. Mereka berlarian demi melihat sejumlah truk mendekat. Puluhan orang beragam usia ini langsung menyambut gundukan sampah yang ditumpahkan dari truk. Suara denting ganco membentur besi atau benda keras langsung terdengar.

 

aktifitas pemulung di bantar gebang
Puluhan orang beragam usia ini langsung menyambut gundukan sampah yang ditumpahkan dari truk.

 

Mereka terlihat sibuk mengaduk-aduk tumpukan sampah, mencari barang-barang yang masih bisa dijual. Tak jauh dari mereka, mobil backhoe terlihat hilir mudik memindahkan dan meratakan sampah.

Para pemulung ini sudah bisa bernapas lega. Sebab, truk-truk yang membawa sampah dari DKI Jakarta sudah bisa beroperasi seperti sedia kala. Sebelumnya, ratusan truk yang membawa sampah DKI tertahan dan terpaksa kembali lagi, karena diadang dan dilarang melintas oleh warga Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

“Aksi penolakan ini bukan baru kali ini terjadi,” ujar Iril Ahada, salah seorang warga Cileungsi, saat ditemui VIVA.co.id, Kamis, 12 November 2015.

Ia mengatakan, aktivitas truk sampah yang tak teratur sangat mengganggu kenyamanan warga. "Apalagi, ceceran sampahnya di jalanan. Truk-truk itu aktivitasnya dari pagi sampai sore, kaya enggak kenal waktu," dia menambahkan.

Iril dan warga lain sudah lama mengeluhkan kondisi itu. Warga juga sudah mengadukan masalah itu ke pemerintah setempat. Namun, laporan mereka tak mendapat respons yang baik dan dianggap angin lalu.

"Tidak pernah ada tanggapan serius. Dari dulu kami sudah melakukan berbagai upaya penolakan dengan mengadu ke pemerintah setempat. Tapi, enggak ada hasilnya," ujarnya mengeluh.

Tak hanya meninggalkan bau busuk, truk yang melintas di Jalan Raya Cileungsi dan alternatif Cibubur ini juga diyakini sebagai penyebab rusaknya jalan. "Kalau bicara kesehatan jelas sangat berdampak. Udara busuk yang berasal dari ceceran sampah truk, bisa mengganggu pernapasan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Wanardi (50). Warga yang tinggal tak jauh dari TPST Bantar Gebang ini mengatakan, bau sampah sudah menjadi bagian dari kehidupan warga di Kelurahan Ciketing Udik sejak 27 tahun lalu. Menurut dia, jika warga ditanya setuju atau tidak kampungnya dijadikan tempat pembuangan sampah, mereka pasti menolak.

"Pada umumnya kami sebetulnya menolak mas. Siapa sih yang mau kampungnya jadi tempat buang sampah, nggak mungkin ada kan," ujarnya saat ditemui VIVA.co.id, Kamis, 12 November 2015.

Menurut dia, banyak alasan mengapa warga menolak keberadaan TPST Bantar Gebang. Selain bau busuk sampah, juga gangguan kesehatan dan tercemarnya air tanah.

"Dampaknya banyak mas. Untuk air tanah, sebagian warga tidak menggunakan air tanah, melainkan membeli air galon untuk minum. Ada lagi dampak lain, saat terjadi kebakaran sampah, banyak warga yang mengalami gangguan pernapasan," ujar pria yang sehari-hari bekerja di Cikarang ini.

Meski demikian, warga yang tinggal sekitar 800 meter dari TPST Bantargebang ini tak bisa menolak keberadaan TPST tersebut. Sebab, Pemkot Bekasi telah menjalin kerja sama dengan daerah yang membuang sampah ke kampungnya itu. Dia memilih patuh dan taat, asalkan ada kompensasi untuk masyarakat.

"Kami menyadari Pemerintah Kota Bekasi telah menjalin kerja sama dengan DKI Jakarta. Sebagai warga yang baik, saya dan insya Allah warga sekitar menerima keberadaan TPST Bantar Gebang, asalkan kesejahteraan kami diperhatikan," kata dia.

Senada dengan Wanardi, warga Ciketing Udik lainnya, Tarpan (46), mengaku, bau sampah yang menyengat di sekitar TPST Bantar Gebang sudah tak dihiraukan warga. Mereka sudah terbiasa dengan bau sampah tersebut. Bahkan, warga sekitar ada yang ikut memanfaatkan TPST sebagai tempat untuk mengais nafkah.

"Kami di sini sudah terbiasa. Kalau menolak mana mungkin, toh kami juga memanfaatkannya," kata Tarpan saat ditemui VIVA.co.id di rumahnya, Kamis 12 November 2015.

 

aktifitas pemulung di bantar gebang
Truk sampah DKI Jakarta yang datang ke lokasi pembuangan kurang lebih sekitar 600 armada.

Menurut Tarpan, sebagian warga menggantungkan nasib keluarganya di TPST Bantar Gebang. "Warga ada yang jadi pemulung, karyawan pengelolaan sampah dan keamanan serta ada pula yang menjadi pengepul sampah yang ada di TPST," ujar Ketua RT sekaligus keamanan TPST Bantar Gebang ini.

Tarpan mengatakan, truk sampah DKI Jakarta yang datang ke lokasi pembuangan kurang lebih sekitar 600 armada. Sementara itu, sampah yang diangkut per harinya sekitar 5.000-6.000 ton. Truk-truk sampah itu beroperasi selama 24 jam.

"Pagi sampai malam truk datang bawa muatan sampah. Tapi, memang rata-rata banyak yang pada malam hari, hanya saja beberapa hari ini setiap jamnya ada,” kata dia.

***

Saling Tuding
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, membantah warganya menentang dan menolak truk sampah yang hendak melintas di wilayahnya. Menurut dia, tak ada warganya yang menolak TPST Bantar Gebang atau menghalangi truk sampah yang lewat. Bahkan, saat ini, Pemerintah Kota Bekasi memberikan kebebasan kepada truk sampah DKI melintas di wilayahnya selama 24 jam.

“Keputusan ini kami ambil melalui rapat dengan seluruh Muspida Kota Bekasi dan tak ada penolakan sejauh ini,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Selasa, 10 November 2015.

Rahmat Effendi hanya ingin duduk satu meja dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama guna mengurai masalah sampah DKI. Sebab, Rahmat ingin membahas kembali isi Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan TPST Bantar Gebang.

"Meski jam lintas diperbolehkan selama 24 jam, isi perjanjian kerja sama tetap harus dibicarakan," dia menambahkan.

Menurut dia, Pemprov DKI belum maksimal memenuhi kewajiban yang seharusnya diberikan kepada Pemkot Bekasi, seperti pembuatan sumur pantau, pemberian obat-obatan pada warga Bantar Gebang, perbaikan infrastruktur, dan pembuatan buffer zone.

Beberapa hal itu merupakan kewajiban yang telah dijabarkan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantar Gebang sejak 2009. "Itu semua kewajiban dari DKI Jakarta. Hak kami mendapatkan itu semua," ujar dia.

Ia mengatakan, Pemprov DKI tak bisa meninggalkan TPST Bantar Gebang begitu saja. Sebab, Pemprov DKI Jakarta memiliki kepentingan. Sementara itu, Pemkot Bekasi punya beban.

"Wah, kalau TPST Bantar Gebang sampai ditinggalkan, pasti menimbulkan masalah yang luar biasa. Mereka ninggalin jutaan kubik tumpukan sampah. Dampaknya luar biasa. Kalau panas kebakaran dan kalau hujan longsor. Makanya, sudah serahkan pada kami. Saya yakin DKI mampu kasih berapa saja ke Pemkot Bekasi,” kata Rahmat.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin, mengatakan, sejak awal, kasus yang dibahas oleh DKI Jakarta dengan pihaknya sifatnya normatif. Namun, Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, malah melebar dari inti masalah, sehingga membuat warga Bekasi marah.

"Sejak awal DPRD itu normatif, hanya ingin membahas MoU sampah yang dibuat DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Karena per 2 tahun, sebagai fungsi pengawas kami berhak," ujarnya kepada VIVA.co.id, Selasa, 10 November 2015.

Untuk itu, Solihin menyarankan Ahok turun langsung dan mengunjungi TPST Bantar Gebang. Selain itu, ia meminta Ahok membaca isi perjanjian yang ada. Bukan malah membuat pernyataan di media yang memicu polemik di masyarakat.

"Dari awal, Ahok belum menjawab masalah yang kami bahas soal MoU. Dia malah melebar. Seharusnya dia bisa sampaikan itu dengan duduk bersama dan lihat sendri lokasi TPST," tuturnya.

Ahok menilai, kasus yang terjadi terkait sampah DKI merupakan sesuatu yang lucu. Sebab, TPST Bantar Gebang merupakan lahan milik Pemprov DKI. Namun, ia harus membayar tipping fee.

Ahok mengatakan, kenapa dulu tipping fee tidak langsung diberikan kepada Pemkot Bekasi, tapi malah dilimpahkan kepada swasta. “Dulu, kenapa harus swasta. Kami bisa bikin UPT, Pemkot Bekasi bisa bikin UPT, kerjain masing-masing,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 12 November 2015.

Ia mengaku senang dengan komplain DPRD dan Pemkot Bekasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang yang dinilai tak sesuai perjanjian.

 

Menurut Ahok, secara tidak langsung, mereka justru membantu dia dan menyatakan bahwa PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pihak pengelola telah melakukan wanprestasi. Dengan itu, ia bisa membatalkan kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut.

 

Ahok menilai, kasus yang terjadi terkait sampah DKI merupakan sesuatu yang lucu.

Ahok mengaku heran dengan sejumlah pihak yang mati-matian membela GTJ. “Ngapain sih mesti bayar dia, mesti bela-belain. Seolah-olah sampah di Bantar Gebang akan meledak akan hancur kalau enggak dikelola sama Godang Tua Jaya,” ujarnya heran.

Ia menuding, perusahaan rekanan Pemprov DKI itu tak becus mengelola sampah DKI. Ia mencontohkan kasus kebakaran di TPST Bantar Gebang beberapa waktu lalu. Menurut dia, kebakaran itu terjadi karena GTJ lalai dalam menjalankan tugasnya.

“Sampah enggak dia kasih lapis, berarti dia kelolanya nggak bener. Dia tanam pohon enggak, bikin air pengolahan enggak,” ujarnya dengan nada tinggi.

Berawal dari sejumlah kasus itu, Pemprov DKI berencana memutus kontrak dengan GTJ. Keputusan itu juga dikuatkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti soal addendum dalam perjanjian.

“Sebetulnya, enggak boleh addendum, jadi kan wanprestasi, enggak mencapai target, lalu dibuat addendum sama kepala dinas. Boleh enggak surat perjanjian gubernur dengan PT, diaddendum kepala dinas,” ujarnya bertanya.

GTJ selaku pengelola TPST Bantar Gebang mengaku terganggu dengan kisruh soal sampah DKI. Sebab, gara-gara masalah itu, membuat mereka harus kerja keras selama 24 jam guna mengelola sampah DKI Jakarta yang sempat tertunda pembuangannya ke TPST Bantar Gebang.

"Intinya, PT Godang Tua Jaya saat ini hanya fokus untuk bekerja mengelola sampah dan tidak ingin berpolemik, karena hanya akan menguras energi dan pikiran kami. Sementara itu, saat ini pekerjaan kami sangat banyak untuk mengelola sampah DKI Jakarta yang beberapa hari lalu tertunda dan menumpuk di ibu kota," ujar Direktur PT Godang Tua Jaya, Douglas Manurung kepada VIVA.co.id, Kamis, 12 November 2015.

Direktur Utama PT Godang Tua Jaya, Rekson Sitorus, mengklaim, selama ini telah mematuhi perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI. Misalnya, soal pengomposan dan sejumlah kewajiban lain. "Sampai sekarang, GTJ masih on the track sesuai kontrak," kata Rekson, Senin, 9 November 2015.

Rekson menyesalkan pernyataan Ahok yang menuding perusahaan yang ia pimpin mengalirkan dana ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. "Itu pernyataan yang menyakitkan," ujarnya.

Menurut dia, perusahaannya tak pernah memberikan aliran dana kepada siapa pun, termasuk anggota DPRD. Karena itu, pihaknya siap diaudit oleh lembaga pemerintah.

 

"GTJ tak pernah memberikan suap terhadap siapa pun," dia menambahkan.

“Kisruh yang terjadi awalnya soal perjanjian kedua daerah soal operasional truk sampah yang melintas di jalan Kota Bekasi yang ternyata termasuk dari isi perjanjian keduanya. Kami tak mengetahuinya dan bukan urusan kami. Kami cuma mengelola sampah milik DKI Jakarta sesuai perjanjian. Untuk pemerintah Kota Bekasi kami tidak pernah ada perjanjian.”

TERKAIT
TUTUP