TUTUP
TUTUP

Kala Harapan Kian Hilang

Popularitas Jokowi merosot. Meski ada menilai satu tahun bukan ukuran.
Mahasiswa membentangkan spanduk tentang ketidakpuasan dengan kepemimpinan Joko Widodo-JK saat berunjukrasa di Jakarta, Selasa (20/10/2015). Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A.

VIVA.co.id - Hari masih pagi. Jarum jam di tangan masih menunjuk angka delapan. Namun, suasana di depan Istana Merdeka tampak mencekam. Sekitar seribuan polisi terlihat sudah bersiaga di depan kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Mereka tersebar di sejumlah titik, dari depan Istana hingga di seputaran Monumen Nasional (Monas). Sejumlah Barracuda dan mobil "Water Cannon" serta ratusan motor trail tampak berjejer gagah di antara mereka. Tak hanya itu, demi alasan keamanan, kawat berduri juga dipasang memanjang di Jalan Medan Merdeka Utara.

Hari itu, Selasa, 20 Oktober 2015, tepat satu tahun pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Beredar kabar, pada hari ke-365 duet Jokowi-JK memimpin Indonesia itu akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran di Ibu Kota Jakarta.

Untuk itu, aparat gabungan telah bersiaga di sejumlah titik yang dianggap akan menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Salah satunya depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara.

Namun, aksi unjuk rasa baru terlihat sekira pukul 11.00 WIB. Puluhan orang yang mengatasnamakan Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.300 buruh PT Panarub Dwikarya. Aksi GSBI tak berlangsung lama.

Sekelompok massa menyusul menggantikan aksi demo. Mereka menamakan dirinya Dewan Pimpinan Nasional-Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN-SPRI).

Dalam orasinya mereka menyatakan, Jokowi-JK telah gagal menyejahterakan rakyat. Mereka juga meminta rakyat Indonesia tak lagi menaruh harapan kepada Jokowi dan JK.

Puluhan ibu-ibu yang mendiami Rumah Susun (Rusun) Pesakih Kalideres, Jakarta Barat juga tak mau ketinggalan. Dengan membawa anaknya, mereka ikut menggeruduk Istana.

Namun, mereka langsung "diamankan" Polisi Wanita (Polwan) dengan alasan membawa anak-anak dalam aksi tersebut. Rombongan keempat yang menyambangi Istana adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Berbeda dengan aksi unjuk rasa sebelumnya, massa PMKRI ini mengenakan baju adat beragam suku di Indonesia. Mereka menuntut Jokowi-JK untuk mundur dari jabatannya dan membubarkan parlemen serta membentuk pemerintahan transisi.

“Kembalikan sistem pemerintahan dan ekonomi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” teriak salah seorang demonstran saat berorasi.

Aksi demonstrasi satu tahun pemerintahan Jokowi - JK

Mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar berunjukrasa memperingati setahun pemerintahan Jokowi-JK, Selasa (20/10/2015). Foto: ANTARA/Yusran Uccang

***

Tak Sesuai Harapan

Salah seorang demonstran, Anton Sardi (20) mengaku kecewa dengan Jokowi. Menurut dia, Jokowi selalu berlindung di balik kondisi perekonomian global untuk menutupi kegagalannya. Menurut dia, sebagai Presiden, Jokowi seharusnya melakukan langkah- langkah nyata.

“Paket kebijakan ekonomi nggak ada yang menyentuh rakyat kecil. Itu hanya untuk kepentingan industri dan kapitalisme,” ujar Anton kepada VIVA.co.id, Selasa, 20 oktober 2015.

Keluhan senada disampaikan Herman (27). Warga Tangerang ini menyoroti soal minimnya lapangan pekerjaan di era Jokowi. Sebagai buruh, ia berharap, Jokowi bisa membuat berbagai kebijakan yang bisa membuka lapangan kerja, bukan malah memicu PHK.

Ia juga menyoroti kinerja sejumlah menteri yang sering ribut sendiri. Menurut dia, sebagai Presiden, Jokowi seharusnya mampu memimpin dan mengendalikan para pembantunya tersebut.

“Kalau dari menterinya udah nggak kompak, nanti ke bawahnya nggak bisa kerja,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Selasa, 20 Oktober 2015.

Kekecewaan juga dirasakan Nur Rizal (35). Buruh pabrik asal Bekasi ini menagih janji Jokowi saat kampanye yang mau membantu dan membela "wong cilik". Karena, hingga saat ini, ia tak merasakan janji manis tersebut.

“Saya milih Jokowi. Saya sangat kecewa dengan pemerintahannya yang tidak jelas sekarang ini. Sudah tidak konsekuen dengan apa yang dia kampanyekan. Sebagai simpatisan, saya kecewa,” ujar ayah dua anak ini.

Anton, Herman, dan Nur Rizal tak sendiri. Sejumlah orang juga mengaku kecewa dengan pemerintahan Jokowi–JK. Survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga menyebutkan, kepuasan publik terhadap Jokowi terus menurun.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC), Djayadi Hanan, mengatakan, Jokowi harus bekerja keras untuk meningkatkan kepuasan publik.

Menurut dia, dari survei yang dilakukan SMRC, 50 persen lebih responden mengaku tak puas dengan kinerja Jokowi. “Tingkat kepuasan masyarakat terhadap setahun kinerja Jokowi lebih rendah bila dibandingkan kinerja setahun SBY,” ujar Djayadi kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Oktober 2015.

Ia menjelaskan, sebanyak 41 persen responden menyatakan, kondisi ekonomi nasional lebih buruk dari tahun lalu. Sementara itu, yang menilai kondisi politik lebih buruk tahun lalu juga lebih banyak 36 persen, daripada yang menilai baik sebanyak 19 persen.

Kondisi penegakan hukum juga tak luput dari penilaian buruk. Sebanyak 40 persen responden menilai buruk, sedangkan yang lebih baik 31 persen. “Sementara itu, sebanyak 55 persen responden menilai bahwa korupsi makin banyak,” dia menambahkan.

Menurut Djayadi, penilaian masyarakat yang negatif terhadap penegakan hukum sejalan dengan apa yang terjadi. Banyak kasus di mana pemerintah tidak tegas memberantas korupsi.

Pemerintah tampak ragu-ragu berdiri di belakang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak tegas terhadap upaya-upaya dari sejumlah pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan korupsi melalui KPK.

“Konflik lembaga hukum antara KPK dan Polri tak lepas dari penilaian negatif publik,” ujarnya.

Aksi demonstrasi satu tahun pemerintahan Jokowi - JK

Sejumlah mahasiswa berunjukrasa memperingati setahun pemerintahan Jokowi-JK di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/10/2015). Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Penilaian senada disampaikan Muhamad Qodari. Direktur Eksekutif Indo Barometer ini mengatakan, kepuasan publik terhadap Jokowi melorot dari 57 persen menjadi 46 persen. “Untuk kegagalan, ternyata jawaban paling tinggi itu sembako mahal, kurs rupiah yang melemah, kemudian kemiskinan,” ujar Qodari kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Oktober 2015.

Pengamat politik Hanta Yudha mengatakan, popularitas Jokowi memang menurun. Menurut dia, ada ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah, baik kepada Jokowi maupun JK. Sependapat dengan Qodari, Hanta mengatakan, salah satu faktor ketidakpuasan publik adalah faktor ekonomi.

“Problemnya harga bahan pokok yang mahal, mencari lapangan pekerjaaan susah, soal pengentasan kemiskinan, lalu pelemahan kurs rupiah,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 22 Oktober 2015.

Direktur Eksekutif Poltracking Institute ini mengatakan, ketidakkompakan Kabinet Kerja juga berbanding lurus dengan kinerja menteri. Menurut dia, harus ada sistem dan kekompakan di jajaran pembantu Jokowi. "Bicara kekompakan harus ada leadership yang mengelola. Siapa, ya Presiden," kata Hanta.

Sementara itu, pengamat ekonomi Enny Srihartati menilai, semakin hari kehidupan masyarakat semakin sulit. Kondisi itu terjadi karena harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Sementara itu, usaha apa pun yang dilakukan tak membuahkan hasil.

“Satu sisi, PHK, di sisi lain usaha informal nggak laku. Masalahnya adalah daya beli masyarakat,” ujar Enny kepada VIVA.co.id, Kamis, 22 Oktober 2015.

Direktur Eksekutif Indef ini menjelaskan, harga-harga barang yang terus naik dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan membuat persepsi kepuasan ekonomi masyarakat menurun drastis. Menurut dia, di tataran kebijakan, pemerintah sudah bagus. Namun sayangnya, hal itu tak sesuai dengan implementasi di lapangan.

“Pak Franky (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani) komitmen penyederhanaan perizinan tiga jam selesai. Tapi, realisasi investasi berhadapan dengan kepala daerah,” dia menjelaskan.

Ia juga menyoroti kinerja sejumlah menteri. Misalnya Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. Menurut dia, menaker sudah bilang banyak melakukan reformasi dan komunikasi untuk pekerja serta mediasi pengusaha dan tenaga kerja.

Namun faktanya, Enny menjelaskan, di era Jokowi terjadi PHK massal. Menteri perdagangan juga sama. Kinerja perdagangan memang surplus. Turunnya impor jauh lebih besar daripada turunnya ekspor.

“Intinya, surplus, tapi ekspornya minus. Bukan karena perbaikan kinerja menteri perdagangan,” ujarnya.

Kritik juga ia lontarkan ke Kementerian Usaha Kecil dan Menengah serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut dia, ketika UMKM menjadi bumper saat krisis, tapi faktanya saat ini UMKM mandul. Banyak sekali UMKM yang kolaps tanpa ada kehadiran pemerintah. Sementara itu, Bappenas dinilai tak mampu menerjemahkan Nawa Cita dan program prioritas.

“Kami harapkan Bappenas mampu terjemahkan Nawa Cita, organisir, dan padukan program-program yang dilakukan kementerian. Nyatanya, sejumlah kementerian jalan sendiri-sendiri, nggak fokus. Hasilnya seperti ini, tak ada hasil yang optimal,” tuturnya.

TUTUP