File Not Found

Gawat Darurat Kartu Jokowi

Meninggalkan sejumlah kisah tragis pasien yang terlunta-lunta.
KJS dilengkapi sistem elektronik yang dapat menyimpan data kesehatan penggunanya.
VIVAnews- Ratusan orang memadati lobi Rumah Sakit Tarakan, Jalan Kyai Caringin, Jakarta  Pusat, Kamis pagi, 14 Maret 2013. Mereka menanti giliran berobat. Wajah-wajah pucat itu  penuh harap nama mereka segera dipanggil. Bersyukurlah bagi yang datang sejak pagi buta dan sudah mendapatkan nomor urut. Buat yang belum, mereka harus rela mengantre di meja pendaftaran. Itu pun belum pasti kebagian berobat.   

Noviana, warga Kalideres, adalah salah satu "yang beruntung". Saking takut kehabisan jatah berobat kalau kesiangan, dia pun berangkat dari rumah pukul tiga pagi. Novi sakit paru-paru dan dia mengandalkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk menyehatkan alat  bernapasnya itu. KJS adalah salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo  yang digadang-gadang bakal menjadi jalan keluar buat warga tidak mampu untuk berobat secara gratis. 

Novi, 37 tahun, mengaku rutin datang ke RS Tarakan tiap 10 hari. Tidak masalah baginya mengantre sampai 12 jam, selama dia bisa berobat tanpa mengeluarkan uang. "Yang namanya  gratis kita sabar aja. Yang penting saya dapat obat. Kalo nunggu kelamaan, ya tinggal  tidur," kata dia, nrimo.

Prosedur berobat pemegang KJS memang berbeda dengan pasien umum. Kaum ini harus  mendaftar lebih dulu di sebuah buku yang disiapkan oleh petugas keamanan rumah sakit.

Barulah kemudian mereka mendapat nomor urut dan menunggu dipanggil, niscaya berjam-jam  kemudian.

Nasib pasien rawat inap KJS lebih mengenaskan lagi. Yang sakit parah sekalipun harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kamar tidak selalu tersedia. Pemegang KJS mendapat  fasilitas rawat inap gratis di kamar kelas III. Diceritakan Kokom (52), warga  Cengkareng, hingga tiga hari adiknya yang sakit jantung tertahan di Instalasi Gawat  Darurat karena tidak ada kamar kosong di ruang kelas III. Saat ditemui VIVAnews Rabu  siang kemarin, Kokom bersama tiga anggota keluarganya sedang berbaring di atas tikar  yang dia hamparkan di halaman rumah sakit.

Kokom terpaksa bermalam di situ karena adiknya, Maksum (31), belum mendapat bangsal.

Toh, Kokom masih bersyukur. Sebab, begitu tiba, adiknya langsung ditangani. Jadi, tidur di pelataran rumah sakit pun jadilah. "Namanya juga gratis, yang penting adik saya sudah  ditangani," ujar Kokom, bersyukur.

Sejak KJS digulirkan, warga Jakarta yang sakit berbondong-bondong mendatangi rumah sakit. Akibatnya, jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah meningkat drastis.

Peningkatan signifikan salah satunya terjadi di Rumah Sakit Tarakan itu. Menurut petugas keamanan RS Tarakan, Didi Suryadi, beberapa bulan lalu warga yang berobat belum seramai  sekarang. Tidak ada calon pasien yang antre sejak dini hari.

Kepala Bidang Pelayanan RS Tarakan, Theryoto, menyebut dalam sehari ada sekitar 1.000  sampai 1.200 pasien yang datang berobat membawa KJS. Dari total 350-420 pasien rawat  inap per hari, 90 persen di antaranya menggunakan KJS. Lonjakan terjadi mulai November  lalu saat KJS mulai dibagikan.

Fenomena ini kontras dengan program kesehatan sebelumnya, yaitu Jaminan Kesehatan Daerah  (Jamkesda). Ketika itu, pasien yang datang berobat menggunakan kartu itu hanya sekitar  700-800 orang per hari. Apa sebab warga lebih memilih KJS dibanding Jamkesda?

"Karena KJS ini persyaratannya mudah," kata Theryoto.

Di RS Tarakan hampir semua kamar kelas III diperuntukkan bagi pasien KJS. Dari 460 tempat tidur, 404 dipakai KJS. Sedangkan sisanya untuk pasien berbayar. Sejak ada KJS,  kamar tidak pernah kosong.

Program KJS menyasar 4,7 juta warga miskin, atau setara dengan 50 persen penduduk Jakarta. Kartu didistribusikan secara bertahap. Tahap pertama, November hingga Desember lalu, dikeluarkan 3.000 kartu. Kelurahan yang jadi prioritas adalah Tanah Tinggi, Bukit Duri, Manggarai, Pademangan Timur, Marunda, dan Tambora. Penentuan daerah prioritas didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk dan apakah itu masuk kategori wilayah kumuh.

Untuk mendapatkan KJS, warga cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga ke Puskesmas terdekat.

Utamanya, mereka harus masuk dalam kategori "pasien kelas III" alias tidak mampu secara  ekonomi.

KJS dilengkapi sistem elektronik yang dapat menyimpan data kesehatan penggunanya--mulai dari riwayat penyakit hingga di mana saja telah menjalani perawatan. Dengan sistem ini, Dinas Kesehatan dapat melakukan pengawasan pelaksanaan KJS. Juga, mempermudah proses perujukan pasien ke rumah sakit karena sistemnya terintegrasi dengan database 88 rumah sakit penerima KJS.