Gawat Darurat Kartu Jokowi

Meninggalkan sejumlah kisah tragis pasien yang terlunta-lunta.
Jum'at, 15 Maret 2013
Oleh : Desy Afrianti, Rohimat Nurbaya
KJS dilengkapi sistem elektronik yang dapat menyimpan data kesehatan penggunanya.
VIVAnews- Ratusan orang memadati lobi Rumah Sakit Tarakan, Jalan Kyai Caringin, Jakarta  Pusat, Kamis pagi, 14 Maret 2013. Mereka menanti giliran berobat. Wajah-wajah pucat itu  penuh harap nama mereka segera dipanggil. Bersyukurlah bagi yang datang sejak pagi buta dan sudah mendapatkan nomor urut. Buat yang belum, mereka harus rela mengantre di meja pendaftaran. Itu pun belum pasti kebagian berobat.   

Noviana, warga Kalideres, adalah salah satu "yang beruntung". Saking takut kehabisan jatah berobat kalau kesiangan, dia pun berangkat dari rumah pukul tiga pagi. Novi sakit paru-paru dan dia mengandalkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk menyehatkan alat  bernapasnya itu. KJS adalah salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo  yang digadang-gadang bakal menjadi jalan keluar buat warga tidak mampu untuk berobat secara gratis. 

Novi, 37 tahun, mengaku rutin datang ke RS Tarakan tiap 10 hari. Tidak masalah baginya mengantre sampai 12 jam, selama dia bisa berobat tanpa mengeluarkan uang. "Yang namanya  gratis kita sabar aja. Yang penting saya dapat obat. Kalo nunggu kelamaan, ya tinggal  tidur," kata dia, nrimo.

Prosedur berobat pemegang KJS memang berbeda dengan pasien umum. Kaum ini harus  mendaftar lebih dulu di sebuah buku yang disiapkan oleh petugas keamanan rumah sakit.

Barulah kemudian mereka mendapat nomor urut dan menunggu dipanggil, niscaya berjam-jam  kemudian.

Nasib pasien rawat inap KJS lebih mengenaskan lagi. Yang sakit parah sekalipun harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kamar tidak selalu tersedia. Pemegang KJS mendapat  fasilitas rawat inap gratis di kamar kelas III. Diceritakan Kokom (52), warga  Cengkareng, hingga tiga hari adiknya yang sakit jantung tertahan di Instalasi Gawat  Darurat karena tidak ada kamar kosong di ruang kelas III. Saat ditemui VIVAnews Rabu  siang kemarin, Kokom bersama tiga anggota keluarganya sedang berbaring di atas tikar  yang dia hamparkan di halaman rumah sakit.

Kokom terpaksa bermalam di situ karena adiknya, Maksum (31), belum mendapat bangsal.

Toh, Kokom masih bersyukur. Sebab, begitu tiba, adiknya langsung ditangani. Jadi, tidur di pelataran rumah sakit pun jadilah. "Namanya juga gratis, yang penting adik saya sudah  ditangani," ujar Kokom, bersyukur.

Sejak KJS digulirkan, warga Jakarta yang sakit berbondong-bondong mendatangi rumah sakit. Akibatnya, jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah meningkat drastis.

Peningkatan signifikan salah satunya terjadi di Rumah Sakit Tarakan itu. Menurut petugas keamanan RS Tarakan, Didi Suryadi, beberapa bulan lalu warga yang berobat belum seramai  sekarang. Tidak ada calon pasien yang antre sejak dini hari.

Kepala Bidang Pelayanan RS Tarakan, Theryoto, menyebut dalam sehari ada sekitar 1.000  sampai 1.200 pasien yang datang berobat membawa KJS. Dari total 350-420 pasien rawat  inap per hari, 90 persen di antaranya menggunakan KJS. Lonjakan terjadi mulai November  lalu saat KJS mulai dibagikan.

Fenomena ini kontras dengan program kesehatan sebelumnya, yaitu Jaminan Kesehatan Daerah  (Jamkesda). Ketika itu, pasien yang datang berobat menggunakan kartu itu hanya sekitar  700-800 orang per hari. Apa sebab warga lebih memilih KJS dibanding Jamkesda?

"Karena KJS ini persyaratannya mudah," kata Theryoto.

Di RS Tarakan hampir semua kamar kelas III diperuntukkan bagi pasien KJS. Dari 460 tempat tidur, 404 dipakai KJS. Sedangkan sisanya untuk pasien berbayar. Sejak ada KJS,  kamar tidak pernah kosong.

Program KJS menyasar 4,7 juta warga miskin, atau setara dengan 50 persen penduduk Jakarta. Kartu didistribusikan secara bertahap. Tahap pertama, November hingga Desember lalu, dikeluarkan 3.000 kartu. Kelurahan yang jadi prioritas adalah Tanah Tinggi, Bukit Duri, Manggarai, Pademangan Timur, Marunda, dan Tambora. Penentuan daerah prioritas didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk dan apakah itu masuk kategori wilayah kumuh.

Untuk mendapatkan KJS, warga cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga ke Puskesmas terdekat.

Utamanya, mereka harus masuk dalam kategori "pasien kelas III" alias tidak mampu secara  ekonomi.

KJS dilengkapi sistem elektronik yang dapat menyimpan data kesehatan penggunanya--mulai dari riwayat penyakit hingga di mana saja telah menjalani perawatan. Dengan sistem ini, Dinas Kesehatan dapat melakukan pengawasan pelaksanaan KJS. Juga, mempermudah proses perujukan pasien ke rumah sakit karena sistemnya terintegrasi dengan database 88 rumah sakit penerima KJS.

***

Kehadiran KJS memang disambut baik oleh warga Jakarta. Sayangnya, ini tidak diimbangi dengan tersedianya fasilitas rumah sakit yang memadai. Program kesehatan murah andalan  Jokowi-Ahok ini tak berjalan mulus. Fakta di lapangan menunjukkan tak sedikit warga yang  kecewa karena ditolak dilayani sejumlah rumah sakit. Penyebabnya: jika tidak kamar  penuh, fasilitasnya yang kurang.

Lebih menyedihkan, KJS juga melahirkan banyak kisah tragis keluarga yang menyaksikan  orang yang mereka kasihi meninggal setelah "mengemis" layanan rumah sakit.

Kasus terakhir menimpa Ana Mudrika (14) yang terlunta-lunta setelah ditolak empat rumah  sakit. Ana diduga keracunan makanan dan telat ditangani secara medis. Akhirnya dia meninggal, Sabtu 9 Maret 2013.

Sebelumnya, bayi Dera Nur Anggraini juga meninggal akibat tidak tertampung di rumah sakit. Orok merah ini meninggal hanya enam hari setelah dilahirkan. Dia lahir bersama kembarannya melalui operasi caesar di RS Zahira, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 10 Februari  2013 lalu.

Sejak dilahirkan, kondisinya terus melemah. Karena keterbatasan alat untuk menangani  Dera, RS Zahira mencoba merujuk ke rumah sakit lain. Dera harus dirawat di Neonatal  Intensive Care Unit (NICU). Dalam perjuangannya mencari rumah sakit rujukan, ayah Dera,  Eliyas Setya Nugroho, ditolak oleh hampir 10 rumah sakit.

Dokter mengeluh

Tidak hanya oleh pasien, KJS juga dikeluhkan para dokter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  mengaku kewalahan dengan lonjakan pasien di rumah sakit dan Puskesmas setelah kartu ini diberlakukan. Mereka khawatir pelayanan medis terhadap pasien menjadi tidak maksimal.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Zainal Abidin, mengatakan idealnya satu dokter memberikan  pelayanan kesehatan selama 15 menit untuk seorang pasien. Namun setelah KJS diterapkan, seorang dokter hanya bisa memeriksa pasiennya selama lima menit saja. Padahal, dalam memberikan pelayanan kesehatan dokter tidak bisa seperti penjual karcis. Selesai tulis nama, selesailah layanannya.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo melihatnya dari sudut yang optimistis. Dia  menilai membludaknya pasien ke rumah sakit menandakan antusiasme warga untuk berobat.

Jokowi mengakui dengan KJS permintaan berobat ke RSUD dan Puskemas naik dua kali lipat.

Baginya, itu sebuah konsekuensi logis saja.

"Kalau begitu tidak usah ada KJS, biar sakit semuanya di rumah. Mau seperti itu?" Jokowi  balik mempertanyakan.

Dia meyakini pasien membludak karena program ini baru di tahap awal. Jumlah pasien KJS  nanti akan menurun seiring membaiknya kesehatan masyarakat. Selain itu, menurut Jokowi banyak warga yang ngotot ingin dirujuk ke rumah sakit karena masih enggan berobat di  Puskesmas. 

Yang jadi masalah, carut-marut KJS tak lepas dari ulah orang-orang tak bertanggung jawab di lapangan, khususnya di tingkat Puskesmas. Mereka begitu saja merujuk pasien ke rumah  sakit tanpa ditangani terlebih dahulu. Bahkan, ada yang sakit ringan saja langsung dirujuk ke rumah sakit.

Dievaluasi

Program unggulannya dikritik pedas di mana-mana, Jokowi segera merespons. Dalam waktu  dekat dia menyatakan akan melakukan uji publik sistem KJS. Dia akan mengumpulkan  berbagai pihak untuk dimintai masukan. Warga yang pernah menggunakan KJS akan  diikutsertakan dalam evaluasi itu.

Dia juga berencana memotong fasilitas kamar kelas II di RSUD rujukan KJS, menjadi kelas  III. Cara tersebut diharapkan bisa meningkatkan jumlah kamar yang tersedia bagi pasien  KJS. "Kelas II sudah dipotong 75 persen jadi kelas tiga," kata mantan Walikota Solo ini.

Selain itu, layanan call center 119 juga akan terus diperluas supaya warga dapat mengecek langsung ketersediaan kamar di rumah dan informasi lainnya yang dibutuhkan.

Saat ini, layanan 119 baru terhubung dengan sembilan rumah sakit, yaitu RS Cipto  Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Anak Bunda Harapan, RSUP Fatmawati, RSUP  Persahabatan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, dan  RSPAD  Gatot Subroto.

Rumah sakit yang 'bengal' pun diancam. Jokowi menggertak tidak akan memberikan segala  bentuk izin, termasuk IMB dan izin perluasan bangunan, bagi rumah sakit yang kedapatan  menolak pasien KJS. "Kami pemerintah punya power yang dapat digunakan untuk hal-hal yang  bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Selain minimnya fasilitas medis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja  Purnama melihat kendala lain yang menghadang KJS adalah faktor sumber daya manusia.

Tenaga medis masih kurang jumlahnya. Karena itu, ke depan pemerintah Jakarta berencana  menambah tenaga kesehatan. Gaji mereka pun akan dinaikkan. 

Ahok pun mewanti-wanti rumah sakit untuk tidak lagi menolak pasien KJS. Menyangkut biaya  perawatan, dia menjamin akan membayarnya. Dia menyatakan anggaran kesehatan untuk  mendukung program KSJ di tahun 2013 sudah dinaikkan menjadi Rp1,2 triliun, dari  sebelumnya yang cuma Rp800 miliar. Meski luas dikritik, dia menyatakan Pemprov DKI teguh  akan terus mengembangkan program ini. (kd)

Baca juga Bagian 3: Orang Miskin Dilarang Sakit?

TERPOPULER
File Not Found