VIVAnews – Babak penentu “pertarungan” antarpartai politik di ajang Pansus Century, berlangsung pada Rabu 3 Maret 2010. Hari itu, para anggota DPR adu kuat dalam menentukan apakah kebijakan bail out Bank Century Rp 6,7 triliun bermasalah atau tidak.
Ada dua opsi yang disodorkan Panitia Khusus Angket Bank Century yang sudah bekerja selama 60 hari. Yaitu, Opsi A yang menyatakan bail out itu langkah benar, satu pilihan lagi Opsi C menyebutkan bail out salah dan perkaranya harus masuk ke ranah hukum.
Dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, rapat paripurna bergulir mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPR di Lantai 3, Gedung Nusantara II. Tiga jam berselang, usai Partai Golkar menyatakan memilih Opsi C, Marzuki menskor sidang. “Menghormati umat Islam yang akan melaksanakan shalat dan makan siang,” kata bekas Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.
Sumber VIVAnews mengungkapkan, keputusan Golkar memilih C itu telah dipastikan tiga jam sebelum rapat paripurna dimulai. Waktu itu, seluruh anggota Fraksi Golkar ditelepon untuk berkumpul. Di pagi buta, mereka berkumpul di lantai 11 Gedung Dewan. Semuanya sepakat bersatu sikap, memilih Opsi C.
Sikap Golkar ini jelas menunjukkan kekuatan besar berada pada Opsi C. Di blok ini ada kekuatan dari Fraksi PDIP, PKS, Hanura, dan Gerindra. Sedangkan Opsi A disokong Demokrat dan PKB. Adapun PPP dan PAN masih ragu dalam menentukan sikap.
Isirahat makan siang dan salat sudah dua jam, rapat paripurna belum juga dilanjutkan. Rupanya, terjadi proses lobi melobi dalam menentukan pilihan Opsi. Marzukie mengajak rapat semua Ketua Fraksi dan petinggi partai ke sebuah ruang di lantai II di bawah rapat. Seluruh unsur fraksi, yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Hanura, dan Gerindra, hadir semuanya.
Marzuki menawarkan satu opsi lagi sebagai pilihan, yaitu Opsi gabungan A dan C menjadi Opsi AC. Maksudnya paripurna membenarkan kedua opsi itu. Jika disetujui, maka akan ada tiga opsi yang dipilih. Ini dipandang aneh oleh anggota Pansus Century, sebab mereka tidak mengusulkan Opsi semacam itu. Maka terjadi tolak tarik.
Saat lobi berlangsung, telepon selular Marzuki berdering berkali-kali. Walaupun tengah memimpin rapat, dia menjawabnya dengan serius. “Pasti yang menelepon itu orang penting,” kata Syariffudin Suding, Ketua Fraksi Hanura.
Di tengah proses lobi yang ketat itu, tiba-tiba empat politikus Golkar ke ruang rapat, mereka adalah Nurul Arifin, Agun Gunanjar, Rully Chaerul Azwar dan Yoris Raweyai. Mereka menjemput “paksa” Idrus Marham, Ketua Panses Century, dan Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR. Hanya Ketua Fraksi, Setya Novanto, yang tinggal.
Suara Nurul terdengar lantang saat meminta Idrus ikut dengan mereka. “Ada apa, mengapa saya ditarik keluar,” Idrus bertanya. “Pokoknya, Bang Idrus ikut kami,” Nurul menjawab. Akhirnya Idrus menuruti. Beberapa wartawan sempat bertanya, “Ada apa Bang?” Dia menjawab, “tidak ada apa-apa, mau rapat internal dulu.”
Rully mengatakan Idrus dipanggil untuk diminta menjelaskan kepada anggota fraksi tetang apa yang terjadi di dalam lobi itu. “Kenapa lama sekali lobi dan ada kesan bertele-tele. Daripada isu jadi berkembang tidak jelas dikalangan kami, maka kami diutus untuk menjemput Bang Idrus,” kata Rully.
Lobi berlangsung sampai lima jam. Berakhir menjelang pukul tujuh. Lobi ini menghasilkan dua alternatif yang ditawarkan kepada paripurna, yaitu pertama memilih Opsi A dan C saja, atau kedua memilih Opsi A, C dan AC. Artinya, ada dua tahap pemungutan suara, yaitu pemilihan alternatif opsi, dan kemudian memilih opsi.
Pemungutan suara menghasilkan mayoritas memilih alternatif pertama, yaitu voting hanya untuk Opsi A dan C. Komposisi suaranya, 293 suara (Golkar, PDIP, PKS, Hanura, dan Gerindra) untuk alternatif pertama, 245 (Demokrat, PAN, PPP, dan PKB) untuk alternatif kedua.
Hasil voting pada tahap pertama itu saja sudah menunjukkan blok C memenangkan proses ini. Dan memang benar, bahkan suara untuk Opsi C bertambah dari PPP sebanyak 32 suara. Hasil akhir paripuna, Opsi A didukung 212 anggota dewan, sedangkan Opsi C mendapat 325 suara.
*
Adalah Jusuf Kalla yang pertama kali mengungkapkan sengkarut bail out Bank Century ini. Bertempat di Istana Wakil Presiden, pada Senin 31 Agustus 2009. Waktu itu, Kalla masih menjabat sebagai Wakil Presiden. “Kasus Century bukan karena krisis tapi kriminal, perampokan. Kenapa kita tolerir?" katanya.
Lalu Kalla mengungkap berbagai persoalan di Century. Bahwa dia baru mendapat laporan empat hari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono (sekarang Wapres) memutuskan menyelamatkan Century pada rapat 21-22 November 2008. Juga soal membengkaknya suntikan modal Lembaga Penjamin Simpanan dari Rp 630 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.
Sejak itu bergulirlah persoalan Century hingga ke gedung DPR-RI. Di sana terbentuk tim untuk menggodok hak angket, yang kemudian disetujui untuk membentuk Pansus Angket Century dalam rapat paripurna DPR-RI pada 1 Desember 2009. Batas waktu kerja dua bulan.
Pansus pun kemudian memanggil berbagai pihak yang terkait dengan persoalan Century, termasuk Kalla, Boediono dan Sri Mulyani. Di satu pihak Kalla mengecam bail out Century, sebaliknya Boediono dan Sri Mulyani menyebutnya keputusan itu sebagai upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia.
Perjalanan Pansus Century ini diwarnai dengan adu gertak. Demokrat antara lain misalnya, menggulirkan wacana perombakan kabinet yang ditanggapi dingin oleh Golkar. Munculnya tuduhan bahwa salah seorang politisi PKS yaitu Misbakhum terbelit persoalan L/C bodong, juga ditengarai merupakan salah satu bentuk tekanan terhadap partai tersebut.
Ujungnya, koalisi partai di pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono – Boediono terbelah di parlemen. Tiga partai koalisi yaitu Golkar, PKS, dan PPP, menyatakan perbedaan pandangannya dengan Partai Demokrat dalam kasus Century. Golkar satu barisan dengan PDIP, Hanura dan Gerindra. Tersisalah PAN dan PKB yang masih bertahan bersama Demokrat.
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengatakan, dalam dinamika demokrasi yang matang ada kalanya harus menempuh jalan yang berbeda. “Ada kalanya bergandengan tangan, melangkah bersama mencapai tujuan besar.,” katanya. "Jika ada perbedaan, itu bukan ungkapan permusuhan, tapi sikap mandiri, bentuk komitmen masing-masing pihak untuk mencari kebenaran dan kebaikan.”
Rapat paripurna DPR telah memutuskan bail out Century bermasalah dan direkomendasikan masuk ke ranah hukum. “Proses hukum harus berjalan dengan baik, tanpa intervensi politik,” kata Aburizal. “Setelah lewat gelora politik, marilah kita menjadikan politik untuk membangun persamaan, bukan memperuncing perbedaan.”
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
